TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua MPR RI Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan MM. MBA., mempersoalkan strategi pembangunan yang ditempuh pemerintah yang hingga kini terlalu fokus pada pembangunan infrastruktur. Terlebih, beberapa infrastruktur di antaranya tidak berfungsi secara optimal, sementara dana yang dibutuhkan terbilang besar. 

Pernyataan itu disampaikan Sjarifuddin Hasan di hadapan mahasiswa dan para rektor serta pimpinan perguruan tinggi di Kota Palopo. Acara tersebut berlangsung di Ruang Pertemuan Balaikota Palopo, Kamis (22/6/2023) yang juga dihadiri oleh Rektor UM Palopo Prof. Dr. H. Suhardi M. Anwar MM., Rektor IKB KJP Prof. Dr. Rusdiana Junaid M. Hum, MA., serta Wakil Rektor IV Unanda Dr. Abdul Rahman Nur.

Menurut Syarief Hasan, di negara manapun, termasuk Indonesia pasti melakukan pembangunan infrastruktur karena hal tersebut selalu diperlukan. Tetapi, pemilihan prioritas pembangunan infrastruktur seharusnya sebanding dengan pemberian manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

"Minimal ada empat manfaat yang semestinya bisa dicapai disetiap pembangunan infrastruktur. Yaitu, mengurangi jumlah kemiskinan, meningkatkan sumber daya manusia, menyediakan lapangan pekerjaan. Dan peduli terhadap lingkungan. Jangan sampai tidak memberikan efek perbaikan bagi masyarakat," ujar Syarief Hasan.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menambahkan, pembangunan yang berpotensi mengancam kelestarian lingkungan semestinya tidak dilakukan. Sebagai contoh, kasus pemanfaatan pasir sedimen laut yang menyebabkan kerusakan lingkungan, dan hilangnya habitat ikan serta tumbuhan yang ada disekitarnya.

Sebaliknya, pemerintah semestinya mengoptimalkan pembangunan di bidang pertanian karena pertanian merupakan hajat hidup orang banyak, sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, menambah ketersediaan lapangan pekerjaan, dan mengurangi angka kemiskinan.

"Yang terjadi malah sebaliknya, saat musim panen tiba, pemerintah malah melakukan impor, sehingga terjadi perang harga yang sangat merugikan petani. Petani juga selalu dibuat kalangkabut oleh kelangkaan pupuk, dan itu terus berulang berkali-kali," imbuh anggota Komisi I DPR RI ini.

Pada kesempatan itu, Syarief Hasan juga menyinggung perihal kepemilikan dan pemanfaatan sumber daya alam yang belum sesuai dengan harapan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nyatanya, kesejahteraan masyarakat tak kunjung meningkat meski memiliki banyak sumber daya alam karena pemanfaatannya belum menyentuh semua lapisan masyarakat.

"Kita memiliki berbagai syarat untuk menjadi negara maju dan sejahtera. Tetapi, semua itu tak kunjung dirasakan karena pemanfaatan kekayaan alam yang kita miliki, masih terbatas dikalangan tertentu saja," pungkas Syarief Hasan.