Ismed Hasan Putro Pernah Ditekan Pengadilan Pajak

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI) Ismed Hasan Putro mengaku pernah mengalami peristiwa buruk di Pengadilan Pajak. Peristiwa itu terjadi di Pengadilan Pajak Jakarta Pusat pada 2000-2001.

Ismed yang waktu itu menjadi pengusaha di Surabaya, mengaku mendapat tekanan karena dianggap melakukan penetapan nilai pajak perusahaannya secara tidak benar.

Saat perkaranya digelar di Pengadilan Pajak, Ismet mendapat beragam tawaran dan janji untuk dapat menyelesaikan perkaranyanya lebih cepat.
”Saya memaknai semua itu sebagai tekanan dan awal dari suatu proses untuk negosiasi dan transaksional,” cerita Ismed kepada tribunnews.com,  mengenai pengalaman buruknya itu.

Tapi Ismed tak mempan ditekan dan dirayu. Menurut hematnya ketika itu, mencari keadilan di Pengadilan Pajak jauh lebih baik. ”Waktu berjalan, akhirnya saya memang dikalahkan dan harus menyetor sejumlah yang telah ditetapkan secara paksa oleh petugas pajak Wilayah Surabaya,” kata Isemd yang juga Ketua Masyarakat Profesional Madani (MPM).

Berdasarkan pengalaman tak mengenakan itu, Ismed lantas mengusulkan agar ke depan ada penambahan Badan Pengelola Keberatan Wajib Pajak dan Pengadilan Pajak.

Mengandalkan satu-satunya Pengadilan Pajak Jakarta Pusat sangat tidak efisien. Apalagi proses pengadilan bisa makan waktu lebih dari satu tahun. ”Bayangkan, berapa kerugian wajib pajak yang yang bersangkutan tidak berdomisili di Jakarta,” kata Ismed.

Ia juga sependapat pemberlakuan hukum seberat-beratnya, termasuk hukuman mati terhadap petugas pajak yang memeras wajib pajak. Ia juga mengusulkan agar Ditjen Pajak dilepaskan dari Kemenkeu, dan bisa diakses kontrol kinerja keuangannya oleh BPK.