JK: Kasus Sismimbakum Harus Dilihat Kondisi Pada Masa Itu

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PMI Pusat, Jusuf Kalla meminta agar publik menilai masalah Sistem Administrasi Badan Hukum (Sismimbakum) dilihat pada situasi dan kondisi yang berkembang saat program itu diluncurkan.

"Saya tidak mengikuti secara detil masalah itu, tapi yang paling penting, setiap masalah dilihat dari kondisi pada waktu itu kita tidak bisa  mengadili sesuatu dengan hukum sekarang dengan peristiwa lalu. Harus dilihat persis apa yang terjadi pada waktu itu, Jadi kita tidak bisa melihatnya dalam kerangka normal. Tentu karena bagaimana melancarkan ekonomi kita pada waktu itu dibutuhkan langkah-langkah tegas, jangan dilihatnya normal pada waktu itu," ujar Jusuf Kalla usai pertemuan Palang Merah Bulan Sabit Merah Indonesia di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (22/07/2010)

JK yang pada saat itu menjabat sebagai menteri koordinator kesejahteraan rakyat mengatakan pada saat krisis terjadi, banyak keluhan dari pengusaha terkait lambatnya izin pendirian Perusahaan Terbatas (PT). Mantan Wakil Presiden RI itu mencontohkan bila pengusaha dari Ambon ingin mendirikan suatu perusahaan tanpa harus ke Jakarta untuk mengurus perizinannya.

"Jadi  sebenarnya itu adalah sistem yg baik dan itu sampai sekarang berlaku. Persoalannya memang hanyalah pandangan bahwa uangnya dari mana dilihat kasusnya pada waktu itu," imbuhnya

Lebih lanjut, JK mengatakan kebijakan untuk memperlancar suatu izin sangat penting dan perlu. Sistem itu dibuat untuk mempercepat proses perizinan. " Permasalahannya hanya penerimaan negara dilihat hukum pada waktu itu," tukasnya