Presiden SBY Cemaskan Demokrasi Biaya Tinggi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden SBY menyatakan prihatin dan cemas atas berkembangnya demokrasi berbiaya tinggi dalam pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada).

Meluasnya politik uang, kata presiden,  hanya  membawa kesengsaraan bagi rakyat dan  merusak demokrasi yang sedang dibangun. Praktik politik uang, katanya,  pasti diikuti oleh pelakunya mengembalikan modal yang telah dikeluarkan.

“Sudah sering kita dengar, seorang kandidat dengan timnya harus mengeluarkan uang yang begitu banyak. Kecenderungan ini berdampak negatif pada moral, etika, dan budaya politik kita. Saya bisa pahami, diperlukan biaya untuk kegiatan politik seperti ini," ujarnya.

"Namun, saya minta semua prosedur demokrasi harus bersumber dengan dana yang legal, dan besarannya pun tidak melampaui batas kepatutan,” kata Presiden SBY dalam pidarto kenegaraannya di Gedung MPR/DPR, Senin (16/8/2010).

Selain itu, lanjut Presiden, Pemilukada di sejumlah wilayah diwarnai oleh praktik-praktik tidak terpuji. Mulai dari praktik politik uang, imbuhnya, hingga terjadinya aksi-aksi anarkis.

“Kita semua ketahui, bahaya dari dari praktik-praktik buruk ini terhadap integritas demokrasi kita. Karena itu saya mengajak kepada semua pihak untuk meningkatkan kualitas demokrasi tanpa dicederai oleh politik uang dan anarkisme," tuturnya.

Di pihak lain, katanya lagi, pemerintah harus memastikan  semua bangunan dasar dari sistem politik yang diamanahkan oleh konstitusi UUD 1945, tetap terjaga eksistensinya. Menurut Presiden, 10 Tahun reformasi telah banyak mengubah tatanan demokrasi di Indonesia.

Dikatakan SBY, reformasi adalah sebuah revolusi diam-diam yang sukses dilakukan di Tanah Air.

"Tidak mengejutkan.  Bila ada yang mengatakan, ini sesungguhnya adalah revolusi diam-diam, atau the quiet revolution. Sejak reformasi bergulir pada 1998, Indonesia telah melangkah jauh dalam transisi demokrasi," katanya.

"3 Pemilu langsung telah dilaksanakan dengan baik. TNI bertransformasi menjadi profesional dan tidak berpolitik. Pers telah diberi kebebasan. Desentralisasi telah berkembang dan membuahkan pemilu kepala daerah langsung," papar Presiden.