Komnas HAM: Pelanggaran HAM di Indonesia Masih Tinggi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Iwan Taunuzi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komitmen Indonesia yang secara normatif seharusnya menunjukkan kemajuan dan prestasi yang dibanggakan, ternyata tidak seiring dengan fakta dan realitasnya. Pada kenyataannya masih ditemukan adanya inkonsistensi dalam implementasinya.

"Potret Indonesia saat ini secara umum menunjukkan masih tingginya pelanggaran HAM, baik hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya," kata anggota Komnas HAM Sub Komisi Pendidikan dan Penyuluhan, Hesti Armiwulan di Hotel Syahid, Jakarta, Jumat (10/12/2010).

Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya tuntutan dari berbagai komponen masyarakat mengeluhkan bahwa Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan tidak berorientasi pada pembangunan manusia.

Bahkan masalah perlindungan dan pemenuhan hak politik, ketidakadilan dalam penegakan hukum, penggunaan berbagai bentuk kekerasan oleh aparat, angka kemiskinan masih tinggi dan krisis pangan masih ditemukan di beberapa daerah.

"Perhatian publik terhadap isu kesejahteraan masih kurang. Mereka lebih memperhatikan isu-isu yang lebih 'seksi' seperti politik, korupsi dan pilkada. Akibatnya, kontrol publik terhadap isu kesejahteraan dan pembangunan menjadi lemah," imbuhnya.

Hal ini juga berimbas pada kurangnya kontrol publik terhadap kebijakan pemerintah dalam kontrak-kontrak bisnisnya dengan perusahaan asing dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia.(*)