Rizal Ramli: Pemerintah Tak Tegas Soal Ahmadiyah

Laporan wartawan Tribunnews.com, Iwan Taunuzi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantau Menteri Koordinator Perekonomian era Gusdur, Rizal Ramli menegaskan bahwa Pemerintah tidak tegas menyusul bentrokan yang kerap terjadi antarjemaah Ahmadiyah dan warga.

Seharusnya, Pemerintah bisa tegas dalam memposisikan Ahmadiyah. Jika Ahmadiyah tetap sebagai Islam, Pemerintah harus membubarkan. Namun, jika Ahmadiyah merupakan agama di luar Islam, selayaknya harus dilindungi.

"Ini semua menunjukkan ketidaktegasan pemerintah. Saya tidak setuju kalau Ahmadiyah mengaku Islam karena nabinya masih ada nabi lain selain Muhammad. Yang kedua kitab sucinya pun ada lagi selain Alquran," ujarnya sesuai acara launching website PWJ dan diskusi publik soal Pembatasan BBM Bersubsidi di Mario's Place, Menteng Huis, Jakarta Pusat, Rabu (9/2/2011).

Sedianya, Ahmadiyah harus melepas semua atribut Islam. Sehingga pemerintah wajib melindungi jemaah Ahmadiyah. Pasalnya, apapun perbedaan agama tidak boleh ada kekerasan kepada penganut agama apapun tugas negara untuk melindungi hak umat beragama untuk beribadah apapun itu agamanya dan dijamin oleh UUD 1945.

"Harus dilepas dong. Menurut saya boleh dong bikin agama baru. Jadi kalau ada Pemerintah tidak mampu menjamin kenyamanan umat untuk beribadah termasuk yang di Temanggung ya berarti pemerintahnya tidak menjalankan konstitusi," ujarnya.