JAI: Pemerintah Tak Bernyali

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah dituding tak memiliki nyali untuk menegakkan konstitusi, setegak-tegaknya, ketika dibawah tekanan kelompok masyarakat tertentu yang 'ngotot' agar Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) tidak menjalankan ibadahnya, hingga tuntutan agar JAI dibubarkan.

Hal itu dinyatakan oleh Kuasa Hukum JAI, yang juga merupakan pengacara dari Constitution Centre Adnan Buyung Nasution, Ali Nurdin, kepada wartawan, yang mewawancarainya, di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI), Jakarta, Senin (21/3/2011).

"Pemerintah tidak memiliki ketegasan dalam menjalankan konstitusi. Mereka takut kepada dorongan masyarakat, yang dimana seharusnya disaat itulah Pemerintah berperan," tuturnya.

Menurutnya berkeyakinan dan beribadah diatur oleh konstitusi, UUD 1945.
Namun pada nyatanya, dalam realitas, aparat kepolisian, yang notabene alat negara, untuk menegakan konstitusi, menurut Ali, tak bertindak tegas, terhadap orang-orang yang memaksa Ahmadiyah untuk tidak menjalankan ibadahnya sesuai dengan apa yang mereka yakini.

"Lihat zaman Suharto (Presiden ke 2), tidak ada seperti ini," ucapnya.

Ia juga mempertanyakan, ketidak mampuan Pemerintah dalam manajemen negara. Hal itu, terbukti dengan banyaknya Peraturan-peraturan daerah, yang melarang bagi Jamaat Ahmadiyah untuk menjalankan ibadahnya.

"Persoalan agama, itu ditangani Pemerintah Pusat, ini diambil alih oleh Pemerintah Daerah, itu sudah substansial," katanya