Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Repdem (Relawan Perjuangan Demokrasi) sebagai organisasi sayap PDI
Perjuangan mendesak kepada TNI untuk tidak menggunakan cara-cara lama
dalam menangani konflik tanah dengan rakyat. Repdem kemudian meminta
kepada pimpinan TNI, khususnya TNI AD bertanggung jawab atas tindakan
penembakan dan pemukulan terhadap warga di Kebumen.
"Kami mengecam tindakan pasif dari kepolisian yang sama sekali tidak
menunjukkan doktrin Melindungi dan Melayani masyarakat. Mengedepankan
pendekatan militerisme dan mengesampingkan dialog dengan rakyat dalam
menangani konflik, bukti TNI saat ini masih melanjutkan tradisi lama
militer seperti masa Orde Baru yang anti-rakyat, anti-petani, dan anti-demokrasi," papar Ketua Repdem, Masinton Pasaribu, Senin (18/04/2011).
Diungkapkan, tanah bagi rakyat adalah sumber penghidupan yang menafkahi
keluarga. Dan, reformasi agraria mutlak dilaksanakan tanpa menggunakan
cara-cara militerisme dalam penyelesaian sengketa agraria seperti di
Kebumen dan di berbagai daerah lainnya di Indonesia.
Presiden SBY
sebagai panglima tertinggi TNI diminta untuk bertindak tegas,
memerintahkan TNI keluar dari areal lahan yang disengketakan oleh warga
di Kebumen. Agar rakyat bisa aman dan nyaman dalam menjalani
kehidupannya tanpa dihinggapi rasa ketakutan penyerbuan oleh TNI AD.
"Penyelesaian kasus sengketa lahan tersebut diselesaikan dengan cara
dialog yang mengedepankan musyawarah mufakat," demikian Masinton
Pasaribu. (tribunnews/yat)