TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pernyataan tokoh lintas agama yang disuarakan di aula akademi Jakarta
TIM, mengkritisi kepemimpinan SBY-Boediono, menuju kebangkrutan
nasional dan kelumpuhan moral ditanggapi sebagai penyataan yang tidak
memiliki dasar. Hal ini dikatakan oleh mantan ketua umum PB HMI
Fahrudin, kepada wartawan, Jumat (20/05/2011).
"Tokoh agama saja masih gunakan kendaraan mewah. Jadi, dalam pengertian
apa Indonesia jadi bangkrut? Jika yang disampaikan adalah kebangkrutan
moral itu bukan fungsi atau tugas presiden dan wakilnya. Justru,
menjadi tugas tokoh agama agar mampu menularkan moral dan ahklak yang
baik," ujarnya.
"Di era SBY-Boediono saat ini, semua keterbukaan terjadi. Era
pemerintah yang menunjukkan, tak seorang pun bisa kebal hukum, siapa pun
yang terindikasi dan ada fakta hukumnya pasti diiproses," tandasnya.
Ia kemudian menyindir, para tokoh agama hanya pandai berkomentar tanpa
bisa berbuat. Dirinya kemudian mempertanyakan para tokoh lintas agama,
berada diposisi mana, saat seluruh lapisan rakyat melawan tirani dan
status quo di tahun 1998.
"Dan sekarang, malah menyatakan diri seolah-olah paling benar dan
bersih tanpa menghargai proses dan kerja pemerintah.Era SBY yang hampir
memasuki tahun ke-7 ini jelas target dan capaiannya, kalau ada
kekurangan, kewajiban seluruh steakholder di negeri ini," ujarnya.
Fahrudin kemudian menyarankan kepada para tokoh agama untuk tak
mencari-cari kesalahan. Dan jika para tokoh agama ingin berpolitik,
sarannya lagi, berani bermain di ranah politik.
"Dan jika keberatan silahkan ajukan surat ke presiden dan Komisi III DPR
untuk mengevaluasi kinerja Kapolri. Gunakan prosedur demokrasi yang
benar, bukan berteriak-teriak di media massa dengan target politik yang
diinginkan," tandasnya.
Baca tanpa iklan