Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terkait kasus dugaan kecurangan UN di SDN 06 Pesanggrahan, Aris Sirait berkomentar siapa pun Menteri Pendidikannya akan selalu terjadi kecurangan, termasuk bila dirinya menjadi Menteri Pendidikan.
Aris Sirait yang menjabat sebagai Ketua Komnas Perlindungan Anak mengatakan yang harus diubah adalah sistem pendidikannya. Menurutnya siapa pun pejabatnya, selama sistemnya belum diubah makan akan selalu terjadi kecurangan saat pelaksanaan UN.
"Saya Menteri Pendidikannya pun juga akan ada kecurangan. Karena saya menjalankan sistem yang ada, terjun dalam sistem yang ada, dan saya menjalankan mesin pendidikan yang sudah disusun sedemikian rupa. Itu sebabnya saya minta sistem pendidikannya yang diubah," ujar Aris, Jumat (17/6/2011) di Kementerian Pendidikan.
Aris menjelaskan sistem pendidikan adalah grand design dari pendidikan yang diterapkan di Indonesia. Dikatakannya, saat itu MA sudah melarang adanya pelaksanaan UN karena dinilai melanggar HAM, disebabkan peserta UN merasakan suasana mencekam dan tidak enjoy saat mengikuti UN.
"Sama saja 60 persen dengan 100 persen. UN masih merupakan penentu kelulusan. Disini pemerintah melakukan pembangkangan terhadap putusan MA," ucapnya.
Aris menilai perkataan Menteri Pendidikan yang menuturkan bahwa pelaksanaan UN merupakan pemetaan terhadap pendidikan, hal tersebut merupakan sebuah tekanan bagi para tenaga pengajar di sekolah-sekolah. Aris menambahkan, tujuan utama pelaporan ini bukanlah untuk menghukum orang yang melakukan kecurangan, melainkan untuk memperbaiki sistem pendidikan saat ini.