Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepada Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Jumhur Hidayat mengaku bahwa Indonesia telah lama mengirim pekerja rumah tangga (PRT) ke Luar Negeri. Sehingga hal itu sulit untuk menghapusnya.
"Indonesia sudah terjebak meletakkan PRT sejak 70an," kata Jumhur dalam diskusi " Perlindungan TKI Satu Keharusnya, 'Ruyati' Kasus Terakhir di DPP Partai Demokrat jalan Kramat, Jakarta Pusat, Selasa (21/6/2011).
Namun demikian, sebenarnya jumlah PRT yang berada di Luar Negeri tidaklah banyak jika dibanding dengan para TKW dan TKI yang bekerja sebagai non PRT.
Ia mencontohkan para TKW dan TKI di Malaysia yang hanya 20 persen sebagai PRT. Sementara 80 persen lainnya bekerja non PRT seperti perkebunan, manufactur, pertambangan dan lain sebagainya.
Yang menjadi masalah adalah hampir semua kasus berasal dari PRT. Sehingga menurutnya, seolah-olah Indonesia hanya mengirim TKW dan TKI sebagai PRT.
Oleh karena itu, ujar Jumhur, harus dibuat road map baru jika ingin tetap mengirim PRT untuk meminimalisir kasus-kasus yang kerab terjadi.
"Mungkin prosedurnya diubah," ujarnya.