Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Iwan Taunuzi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Jumhur Hidayat menyambut baik masukan DPR terkait moratorium.
"Saya rasa itu haknya DPR juga untuk memberikan masukan kepada pemerintah," katanya di kantor DPP Partai Demokrat, Selasa (21/6/2011).
Bahkan ia mengungkap bahwa Presiden SBY telah membahas masalah moratorium dalam rapat kabinet.
"Dan kami (Menakertrans, BNP2TKI dan Kemenlu) waktu itu diminta untuk mengkaji dan dalam 3 bulan dilaporkan kepada beliau tentang negara mana yang sekiranya tidak ada potensi untuk perbaikan, itu kita akan melakukan moratorium," ujarnya.
Namun demikian, jika masih ada potensi langkah-langkah untuk perbaikan maka moratorium mungkin tidak akan dilakukan.
"Bagi negara yang sudah dilakukan moratoriumn seperti Jordan, Kuwait dan Malaysia tidak ada indikasi perbaikan itu bahkan bisa dilakukan pelarangan secara permanen TKI ke negara tersebut. Jadi itu yang sedang kita kaji. Dengan masukannya DPR pada siang ini menjadi bahan buat pemerintah juga dalam pendalaman kajian itu," paparnya.