Petisi 28 Desak DPR Lakukan Hak Menyatakan Pendapat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Petisi 28 ormas yang paling rajin mengkritisi pemerintah menuntut agar Presiden SBY mengundurkan diri. Ketua Petisi 28, Haris Rusli Moti menganggap, Presiden SBY sudah tidak layak dipertahankan lagi. Petisi 28 menganggap, vonis pancung terhadap Ruyati di Saudi Arabia bukti pemerintah tak mampu melindung warga negaranya.

Mestinya Presiden SBY tahu diri, berhenti sebagai presiden Indonesia. Kami akan datangi ke semua fraksi untuk melanjutkan hak menyatakan pendapat," kata Haris Rusli Moti saat menggelar jumpa pers di DPR, Selasa (21/06/2011).

Haris menegaskan, gerakan politik yang dilakukan adalah bagian dari salah satu cara agar ada kemauan bersama, fraksi-fraksi di DPR mau menggulirkan hak menyatakan pendapat.

"Kalau DPR banyak pendukung pro pemerintah, kasus Bank Century bukti, pendukung pemerintah tak satu suara dan menyatakan kasus itu ada kesalahan. Kami banyak cara untuk menyuarakan menghentikan SBY. Salah satunya adalah dengan melalui gerakan massa, termasuk melakukan pendekatan dengan fraksi-fraksi di DPR," Haris menegaskan.