Migrant CARE Minta Muhaimin Iskandar Berhenti Jadi Menteri

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PKB Muhaimin Iskandar yang juga Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Mennakertrans) diminta untuk legowo meletakkan jabatannya. Politisi PKB yang kerap disapa Cak Imin ini, dianggap oleh Migrant CARE tak fokus urus TKI sehingga setiap permasalan TKI di luar negeri tak diurus dengan baik.

"Katanya para TKI diberi handphone? Nyatanya, ada TKI yang diancam akan dihukum di Arab, malah nggak tahu. Jadi, lebih baik Muhaimin Iskandar urus partainya saja, tak usah jadi menteri. Meski, posisi menteri menjadi hak prerogatif presiden," kata anggota Migrant CARE, Wahyu Susilo, Sabtu (25/06/2011).

Migrant CARE, menganggap sampai saat ini, Muhaimin Iskandar tak fokus menjadi menteri. Terkesan, lebih banyak mengurus partainya, dari pada tugasnya sebagai pembantu presiden.

"Alangkah lebih baik, kami berharap kepada presiden untuk tidak menempatkan para pembantunya, dijadikan menteri yang langsung mengurus nasib rakyat. Banyaknya kasus TKI di luar negeri yang terkesan tak dibantu, kasus Ruyati misalnya, adalah salah satu contohnya," papar Wahyu.

Muhaimin Iskandar, katanya lagi, juga dianggap gagal dalam menginformasikan setiap permasalahan TKI di luar negeri. Termasuk, Kepala BNP2TKI, Jumhur Hidayat.

"Dua-duanya harus diganti. Diganti yang tidak partisan. Karena kalau partisan, apalagi ketua umum partai, nggak fokus. Apalagi, saat ini yang mau menjelang Pemilu, kami khawatir Muhaimin Iskandar makin nggak fokus jadi menteri," tegasnya.