Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ade Mayasanto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia bersikeras untuk menerapkan kebijakan moratorium pekerja Indonesia di Arab Saudi. Kebijakan moratorium berakhir bila pemerintah Arab Saudi memberi perlindungan kepada TKI selama bekerja di Arab Saudi.
Hal ini dikemukakan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Michael Tene kepada Tribunnews.com di Jakarta, Kamis (30/6/2011).
Menurutnya, kebijakan moratorium tenaga kerja informal di Arab Saudi ini sudah disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu.
"Sikap pemerintah sudah jelas, sejak bulan Agustus mendatang moratorium tenaga kerja di Arab Saudi akan dilakukan secara efektif," ujar Michael Tene.
Dia menjelaskan, kesepahaman pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dibutuhkan bukan semata untung dan rugi kedua pihak. Kebijakan tersebut untuk melindungi tenaga kerja informal asal Indonesia.
"Keputusan moratorium sudah diambil pemerintah secara matang," imbuhnya.
Niat pemerintah Indonesia melindungi tenaga kerja informal Indonesia ini dipandang berbeda pihak kerajaan maupun pemerintah Arab Saudi. Kebijakan moratorium tenaga kerja Indonesia sampai ada kesepahaman soal perlindungan TKI ini justru tidak adil, dan menyudutkan posisi pemerintah Arab Saudi.
"Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi berhenti mengeluarkan visa kerja bagi pekerja rumah tangga untuk Indonesia dan Filipina sejak Sabtu, 2 Juli 2011," kata juru bicara Departemen Tenaga Kerja Arab Saudi, Hattab Bin Saleh Al-Anzi, kepada media setempat, Rabu 29 Juni 2011.
Bukan hanya Indonesia yang tidak lagi mendapat visa kerja bagi pekerja rumah tangga. Negara tetangga Indonesia, yakni Filipina juga dipastikan tidak akan diberikan visa kerja untuk pembantu rumah tangga di Arab Saudi.
Setelah memutuskan tidak lagi memberi visa kepada buruh Indonesia dan Filipina, Arab Saudi akan merekrut tenag kerja domestik, termasuk dari negara lain.
Hattab Bin Saleh Al-Anzi menyebut saat ini Arab Saudi telah menjalin kerja-sama dengan negara lain untuk memenuhi kekurangan pembantu rumah tangga setelah penghentian perekrutan buruh migran dari Indonesia maupun Filipina. Di antaranya, dari Bangladesh, Ethiopia, India, Nepal, Eritrea, Sri Lanka, Mali, dan Kenya.