Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang menilai, posisi Komisi Pemberantasan Korupsi sedang menghadapi episode kedua setelah kasus Cicak vs Buaya. Bedanya, episode awal dukungan mengalir kepada KPK yang saat itu ada upaya dikriminalisasi.
"Sekarang pada episode kedua, lagi-lagi nama Chandra muncul. Saya kira posisi publik saat ini tidak memberi dukungan KPK, tapi dalam posisi bertanya betul tidaknya apa yang disampaikan Nazaruddin ini," ujar Sebastian dalam konferensi bersama di Jakarta, Jumat (29/7/2011).
Menurut Sebastian, wajar jika perhatian masyarakat kini mengarah kepada Komite Etik yang dibentuk menelusuri internal KPK yang disebut-sebut memiliki hubungan khusus dengan Muhammad Nazaruddin, buron KPK dalam kasus suap wisma atlet Sea Games.
Wajar jika beban berat sekarang ada di pundak Komite Etik, karena mereka dituntut untuk menelanjangi internal KPK setelah nyanyian Nazaruddin dari luar negeri. Pertanyaan itu muncul, menyusul komposisi Komite Etik tak seimbang dengan anggotanya yang dominan dari kalangan internal KPK sendiri.
"Jangan sampai Komite Etik berupaya mengaburkan persoalan ini. Karena kalau begitu bakal menghancurkan lembaga KPK sendiri. Kalau Komite Etik diubah komposisinya dengan orang luar bisa lain," imbuh Sebastian.
Ia khawatir, pernyataan Nazaruddin justru membenarkan bahwa KPK selama ini tebang pilih dalam menangani kasus. Menurutnya, apa yang dikatakan Nazaruddin tidak bisa dipercaya 100 persen.
"Kalau ini benar (tebang pilih) celaka betul. Jadi mereka berpraktik tidak diharapkan masyarakat," tambahnya.