Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hingga kini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum bisa memastikan apakah Menakertrans Muhaimin Iskandar terlibat dalam kasus suap yang dilakukan dua anak buahnya, Dadong Irba Relawan (Kabag Program Evaluasi di Ditjen P2KT Kemenakertrans), serta I Nyoman Suwisnaya (Sesdirjen Ditjen P2KT Kemenakertrans).
"Teorinya, penanggung jawab anggaran memamg sekjen di kementerian. Tapi, jangan lupa bahwa penanggung jawab kinerja dan akuntabilitas adala menteri. Ini wajar, karena kunci transformasi setiap kementrian adalah komitmen politik pimpinan," ujar politisi PDI-P yang juga anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari, Jumat (26/08/2011).
"Kalau ada komitmen pimpinan, maka manajemen dan pengelolaan akan menyesuaikan orientasi plus kepemimpinan menteri. Bandingannya adalah komitmen Kejagung di jaman Baharudin Lopa, atau saat Pangab M Yusuf. Maka, perilaku anak buah akan terpengaruh," Eva menegaskan.
Dikatakan, dalam audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kebanyakan kementerian mempunyai kelemahan soal pengawasan internal. Adanya komitmen kuat, lanjutnya lagi, seorang menteri akan membawa pengaruh perbaikan.
"Upaya menkumham yang berkomitmen menjadikan kementeriannya bebas korupsi patut kita apresiasi dan perlu kita nanti pembuktiannya. Minimal sudah ada komitmen yang diexpose ke publik," tegas Eva Sundari.