Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak salah satu kadernya, Tamsil Linrung diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap program percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi.
Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PKS Fachri Hamzah, tidak ada alasan kuat bagi KPK untuk memeriksa anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR itu.
“Kasus suap itu hanya bisa ditelusuri hingga ke penerima suapnya saja,” katanya di Gedung KPK, Jakarta, Senin (19/9).
Menurut Fachri, ada satu alasan yang membuat Tamsil tidak wajib diperiksa KPK. Alasan itu adalah fakta bahwa kasus itu berupa tangkap tangan.
“Proses hukum itu ada mekanismenya, tidak bisa main periksa-periksa saja,” tuturnya.
Nama Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Tamsil Linrung terseret-seret kasus dugaan suap program percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi. Ada orang dekat Tamsil yang diduga menjadi makelar proyek berbau korupsi itu. Orang itu adalah Acoz atau Iskandar Pasodjo.