Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, mengungkapkan, Malaysia masih ragu menguasai Tanjung Datu dan Camar Bulan, karena peta asli membuktikan daerah tersebut wilayah kedaulatan NKRI. Perkembangan obyektifnya, daerah tersebut dikuasai rakyat Indonesia.
“Tapi mengapa tim dari Indonesia ingin menyetujui MoU yang merugikan tersebut ditandatangani atau disahkan?” Cornelis mempertanyakan saat rapat kerja dengan Komite I DPD, Senin (24/10/2011) kemarin.
Tim dari Indonesia terdiri atas utusan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), dan Direktorat Topografi Angkatan Darat (Dittopad).
Merujuk Konvensi Wina, pengakuan masyarakat setempat waktu pengukuran bersama dilakukan adalah mereka (masyarakat) mengarahkan tim untuk memasuki wilayah Indonesia.
“Agar illegal logging yang mereka lakukan saat itu tidak akan ditangkap aparat keamanan Indonesia karena wilayah tersebut masuk Malaysia. Tim dari Malaysia sangat senang sekali, tapi mengapa tim dari Indonesia senang?” tanya Cornelis
Cornelis menjelaskan, pemerintah Malaysia aktif melakukan silent occupations (pendudukan wilayah secara diam-diam). Mereka merusak patok perbatasan, memindahkannya, bahkan membuat patok perbatasan yang baru yang sangat merugikan wilayah kedaulutan NKRI.
“Anehnya, tim dari Indonesia setuju saja,” sesalnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat beserta instansi terkait selalu bekerja sama untuk melanjutkan penguasaan efektif (effentive occupation) di Camar Bulan dan Tanjung Datu, termasuk perairan Gosong Niger, agar terjaga wilayah kedaulutan NKRI dan tidak terulang kasus Sipadan-Ligitan.