Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR, Helmy Fauzi mengatakan apabila aparat kepolisian sudah merasa kewalahan menangani keamanan di Papua seiring ekskalasi keamanan terus meningkat, Komandan Pasukan Khusus (Kopassus) bisa dimintakan bantuan asalkan dengan syarat adanya permintaan langsung dari polisi.
"Yang terdepan itu polisi, kecuali polisi kewalahan. Boleh bantuan tapi atas pemintaan Polda Papua, konteksnya bisa ditangani polisi. TNI memback up kerja-kerja polisi di lapangan,"ujar Helmy saat ditemui di gedung DPR, Jakarta, Selasa(25/10/2011).
Menurut Helmy, keberadaan TNI di Papua banyak dan mengingatkan orang akan masa DOM di Aceh. Karena itulah lanjut Helmy, biarkan polisi berada di depan, TNI dengan kekuatan eksternal.
"Kalau TNI terlibat langsung bisa menyebabkan timbulnya kembali pelanggaran HAM. Karena TNI tidak dipersiapkan unjuk rasa dan aksi massa, tapi fungsi pertahanan,"jelasnya.
Lebih jauh Helmy menambahkan andaikata ada fungsi perbantuan, istilahnya diminta Polri, ini juga menghindari agar tidak terjadi hal-hal masa lalu.
"TNI (masa lalu) dibenturkan ke masyarakat sendiri," pungkasnya.