Kapolri Juga Enggak Tahu 14 Juta Dollar AS dari Freeport

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Senada dengan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kapolri Jenderal Timur Pradopo juga mengaku tidak tahu soal imbalan 14 juta Dollar Amerika Serikat atau sekitar 124,6 miliar (Rp 8900/Dollar AS) dari PT Freeport Indonesia ke TNI-Polri untuk dana pengamanan areal tambang di Papua.

Timur belum bisa menjelaskan ketidaktahuannya yang dimaksud. "Itu nanti saja yah, saya tidak tahu," singkat Timur seusai acara Latihan Bersama TNI-Polri dalam Penanggulangan Teror di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (27/10/2011).

Selanjutnya, Timur memilih berjalan cepat menuju mobil dinasnya saat ditanya awak media perihal kebenaran dana imbalan tersebut.

Di tempat yang sama, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Anton Bachrul Alam menyatakan pihaknya harus mengecek kebenaran informasi dana imbalan dari PT Freeport. "Sesuatu yang dilontarkan itu harus dicari dulu kebenarannya, dananya untuk apa dan diberikan kepada siapa," ujar Anton.

Setahu Anton, belum ada juga laporan keuangan yang tertulis adanya dana imbalan dari perusahaan tambang emas milik Amerika tersebut langsung ke Polda Papua.

Sebelumnya, LSM KontraS mengungkapkan adanya pemberian imbalan kepada anggota polisi dan TNI dari PT Freeport sebesar Rp 1,25 juta per orang. Lalu, PT Freeport mengakui pihaknya telah mengelontorkan uang hingga sebesar 14 juta Dollar AS ke Polisi dan TNI untuk menjaga daerah pertambangan mereka di Papua. Freeport berdalih jika dana tersebut sebagai bentuk dukungan keamanan dan bukan bentuk sogokan.

Menanggapi pengakuan ini, Panglima TNI, Laksamana (TNI) Agus Suhartono, juga mengaku tidak tahu.

Menurut Agus, anggota TNI memiliki anggaran tersendiri yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), untuk dana operasi dan lauk-pauk di Papua. Selebihnya, Agus mengaku tidak tahu. Lagipula, Agus mengaku tidak pernah menerima dana tersebut.

Ia menjelaskan, keberadaan anggota TNI di areal PT Freeport yang ada di Papua untuk menjalan fungsi memberikan bantuan atau back-up terhadap tugas pengamanan anggota Polri.Nanti, tinggal polisi saja yang maunya seperti apa. Kalau seandainya ada Polri di sana, dana-dana itu melalui kepolisian," ujar Agus.

Bagi Agus, pengakuan pihak PT Freeport dan KontraS ini perlu diselidiki. Ia berjanji akan menindak anggota TNI yang terbukti menerima dana tersebut.