Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah diminta tidak terus mengirimkan aparat keamanan ke Papua untuk meredakan situasi yang sedang memanas. Namun, solusi permasalahan Papua adalah kesejahteraan serta dibukanya dialog untuk mendengarkan aspirasi masyarakat.
Demikian disampaikan Koordinator Komunitas Masyarakat Adat Papua, Dorus Wakum di Kantor ICW, Jakarta, Selasa (1/11/2011). "Jangan kirim pasukan ke Papua untuk membunuh, tapi kirimlah rumah, gedung, sekolah, jembatan atau bahkan jalan tol," kata Dorus.
Menurut Dorus, masyarakat Papua seperti tidak dianggap dalam pembangunan di wilayah itu. Masyarakat sekitar pun juga tidak mendapatkan hasil dari PT Freeport Indonesia.
Apalagi, kata Dorus, setelah dirinya mendengar adanya uang pengamanan bagi Polri yang mencapai 79,1 juta dollar Amerika. "Kami sangat sedih, emas milik kami, tapi manusianya diinjak, kenapa presiden tidak ambil langkah," imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Koordinator KontraS Indria Fernida menyoroti uang keamananan yang diberikan oleh PT Freeport Indonesia. Padahal, kepolisian, kata Indria, bila mengalami kekurangan dana dapat mengajukan anggaran dari APBN. Akibat dari pemberian dana tersebut, lanjut Indria, maka terjadilah pelanggaran HAM di wilayah Papua.
"Tidak heran polisi dan TNI berpihak kepada perusahaan karena yang membayar adalah perusahaan," tukasnya.