Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis hakim pada pengadilan Tipikor, Jakarta, menolak nota Keberatan (eksepsi) yang diajukan penasihat hukum pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satker Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemennakertrans) Timas Ginting.
Majelis yang diketuai Herdi Agustein menilai surat dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK, sudah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat dijadikan dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara korupsi dalam pengadaan pembangkit listrik tenaga surya di Kemennakertrans dengan terdakwa Timas tersebut.
"Menolak keberatan tim penasehat hukum terdakwa Timas Ginting dan menyatakan surat dakwaan penuntut umum sah sebagai dasar pemeriksaan tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Timas Ginting," ujar Herdi Agustein membacakan putusan sela di pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (9/11/2011).
Dalam putusan selanya, Majelis menganggap point keberatan penasihat hukum yang terkait mengapa Neneng Sri Wahyuni dan Nazaruddin turut terlibat di kasus ini dianggap hakim sudah masuk pokok perkara yang harus dibuktikan dalam pemeriksaan sidang selanjutnya. Majelis sepakat kalau nota keberatan tersebut tak perlu dipertimbangkan karena harus dibuktikan dalam pemeriksaan sidang selanjutnya.
Begitupun mengenai jumlah uang yang diduga diterima terdakwa terlampau kecil sehingga bukan wewenang KPK, hakim tak sependapat. Menurut Herdi, terdakwa Timas selaku PPK di Kemennakertans merupakan penyelenggara negara. Atas dasar itu, KPK berhak menangani perkara pidana yang dilakukannya.
"Maka keberatan tim penasihat hukum terdakwa Timas Ginting tidak dapat diterima, maka pemeriksaan perkara ini bisa dilanjutkan," tuturnya.
Sebelumnya, Timas menilai KPK tak berwenang menangani perkara yang melilitnya tersebut. Alasannya tindak pidana yang dilakukan dirinya tak sampai angka Rp 1 miliar.