Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA Kementerian Agama dianggap tidak merespon dengan baik keluhan yang hampir sama dari tahun ke tahun terkait pelaksanaan ibadah haji. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji(BPIH) yang ditetapkan US$7000 untuk tahun ini dianggap tak sebanding dengan pelayanannya, akibatnya malah kesemrawutan yang muncul.
"Kalau dibandingkan dengan Malaysia yang lebih murah, tentu biaya itu sangat tidak sepadan. Quota terakhir BPIH nya Rp34 juta,"ujar Ketua DPR, Marzuki Alie dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Kamis(10/11/2011).
Marzuki yang juga Ketua Tim Pengawasan Pelaksanaan Ibadah Haji(BPIH) Malaysia menerapkan BPIH lebih murah namun justru mereka lebih baik, Indonesia harus contoh Malaysia.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini pun mengeluhkan lemahnya pengawasan Indonesia. Nyaris tidak punya daya paksa tehadap ketua maktab bahkan tidak didengarkan sama sekali.
"Saya menyampaikan kepada Kadaker Mekkah agar kepada sektor diberikan data standar pengawasan sebagai bahan untuk melakukan pengawasan dan diatur dalam kontrak bahwa petugas pengawas lapangan adalah sektor yang dapat memberikan catatan untuk penalti pembayaran."Jelasnya.
Karena itu, Marzuki meminta Komisi VIII DPR mulai berpikir apakah tidak sebaiknya meniru Malaysia agar dibentuk Badan Haji yang tidak perlu dibiayai APBN. Ini lebih adil.
"Saya pikir, seorang jenderal yang biasa mengorganisir pasukan, insya'allah akan lebih sukses dalam mengurus haji ini,"pungkasnya.