Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA Partai Golkar melihat ke depan perlu memperkuat sistem presidensial sebagaimana diatur UUD 1945. Sistem presidensial harus dijalankan agar pemerintah berjalan efektif, produktif serta terciptanya check and balances.
Karena itulah, Partai Golkar menginginkan angka ambang batas parlemen(Parliamentary Threshold) sebesar 5 persen.
"Perubahan sistem politik yang berlangsung selama ini tetap menyisakan berbagai permasalahan aktual, baik dalam format maupun praktik kehidupan ketatanegaraan. Hal ini terlihat bagaimana kita menganut sistem presidensial tapi masih juga menerapkan sistem multi partai,"ujar Ketua DPP Bidang Keamanan Partai Golkar, Aulia Rahman saat membacakan pernyataan politik di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Senin(14/11/2011).
Menurut Aulia, penyederhanaan partai secara alamiah dan demokratis mutlak diperlukan.
"Dengan demikian angka parliamentary threshold 5 persen merupakan kebutuhan bersama,"pungkasnya