Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWWS.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi mengaku heran pada cara yang dilakukan pemerintah dalam menangani masalah Papua. Ia menganggap pemerintah tidak berbuat apa-apa.
"Ada yang aneh dari cara pemerintah dan masyarakat bangsa dalam menghadapi sparatisme Papua. Seakan pemerintahan SBY abaikan Papua,” kata Hasyim Muzadi, Minggu (04/11/2011).
Hasyim juga menyesalkan pihak yang mengatasnamakan lintas agama. Beberapa waktu lalu, katanya, lintas agama minta supaya pemerintah melakukan kekerasan di Papua agar tidak ada darah tercecer. Sementara yang melakukan kekerasan, gerakan sparatis.
“Para penggiat HAM getol katakan pemerintah salah, abaikan kemakmuran dan keadilan papua, padahal eksponen Papua sendiri menyatakan di media, tidak diakuinya RI oleh PBB membawahi papua sebagai bagian dari NKRI,” jelas Hasyim.
Saat ini yang terjadi, lanjut Hasyim, sebagian kelompok telah mengambil posisi sebagai gerakan transnasional politis, meniru kelompok garis keras fondamentalis. Media, Hasyim menyebut, belum seimbang dalam gerakan mempertahankan NKRI.
“Apa sesungguhnya yang terjadi di negeri ini ? Mengapa Papua mau lepas, para pemimpin seperti minum valium ? NKRI diujung tanduk, sparatisme Papua sebenarnya bukan mainan rakyat Papua, tapi mainan asing dengan konspirasi sangat rapi,” Hasyim mengingatkan.
Hasyim Muzadi yang juga Presiden Konferensi Dunia Agama untuk Perdamaian (World Conference on Religions for Peace-WCRP) mengingatkan lagi, di Darwin Australia yang hanya berjarak 825 KM dari Papua telah ditempatkan 2.500 marinir Amerika.
“Kata pemerintah, itu tidak apa-apa. Sedangkan berita Amerika menghibahkan F-16 juga tidak dilengkapi sparepartnya. Apa bisa digunakan setahun dua tahun lagi?” ungkapnya.
Dikatakannya, rezim SBY bisa dikatakan hampir tidak mungkin menjaga NKRI manakala berhadapan dengan kekuatan asing karena sejak lama SBY telah ada ketergantungan dengan pihak luar.
“Apalagi Indonesia dianggap negara Islam terbesar. Pola barat terhadap dunia Islam adalah, membiayai pemberontakan. Kalau pemerintah yang sah menumpas dikenai HAM, bahkan diserbu atas nama HAM pula. Aset penguasa yang digulingkan disita untuk menutup krisis barat,” demikian KH Hasyim Muzadi.