Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com Vanroy Pakpahan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2007-2011 menggantungkan perjuangan mereka pada pimpinan baru KPK. Mereka mendesak pimpinan KPK baru untuk meminta pemerintah menagih tunggakan pajak 14 perusahaan asing kepada suksesornya.
"Pimpinan baru harus berhasil menekan pemerintah untuk memaksa 14 perusahaan migas asing itu membayar tunggakan pajaknya," kata Wakil Ketua KPK Haryono Umar saat dihubungi wartawan, Kamis (8/12).
Menurut Haryono, kepemimpinan KPK periode 2007-2011 telah berjuang mengungkap keberadaan hutang-hutang pajak belasan perusahaan itu. Berdasarkan hasil rapat antara DPR dan pemerintah ataupun hasil koordinasi antara KPK dan pemerintah, disepakati masalah tunggakan pajak perusahaan migas asing itu akan diselesaikan pada akhir 2011. Paling tidak hingga akhir tahun ini sudah ada perusahaan migas asing yang melunasi utang pajaknya kepada pemerintah.
Menilik hal itu, adalah sesuatu yang wajar jika pimpinan KPK selanjutnya, harus bisa memberi sumbangsih guna menggenapi perjuangan tersebut. Mereka, kata Haryono, bahkan harus bisa bekerja lebih baik lagi untuk melanjutkan jalan yang telah dibuka oleh pimpinan baru sebelumnya.