Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI, Zuber Safawi mengkhawatirkan penyelenggaraan Jaminan Sosial secara nasional pada 2014 bakal terganjal kualitas sumber daya manusia. Terutama di lingkungan birokrasi yang akan mengadakan pelayanan jaminan sosial nantinya.
“Beberapa kasus korupsi yang melibatkan birokrat menunjukkan kualitas mental mereka masih mengkhawatirkan, apalagi BPJS nantinya akan melibatkan dana jaminan sosial yang sangat besar,” kata anggota Komisi IX DPR RI, Zuber Safawi di DPR, di Jakarta, Kamis (8/12/2011).
Apalagi dengan Pusat Data Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan 1.800 rekening milik para PNS muda yang bernilai puluhan hingga ratusan miliar Rupiah.
Menurutnya fakta bahwa perilaku korupsi ternyata merambah hingga ke Pegawai Negeri Sipil golongan II hingga IV, yang berdasarkan kepangkatannya masih tergolong muda, yakni antara 28-38 tahun sungguh memprihatinkan.
Lebih jauh dia menegaskan beberapa pihak mulai mensinyalir adanya aliran dana dari proyek-proyek APBN yang diselewengkan. “Ini fakta memprihatinkan, padahal pengelolaan jaminan sosial kita harus memiliki sistem manajemen yang prudent,” kata mantan pimpinan Pansus UU BPJS ini.
Zuber menyatakan inti pengelolaan BPJS selain harus amanah, juga bagaimana memberikan pelayanan sepenuhnya kepada peserta, yang notabene seluruh rakyat Indonesia. “Sementara saat ini kinerja pelayanan kesehatan kita masih rendah” ujarnya.
Karena itu, untuk menyongsong diberlakukannya jaminan sosial kesehatan secara nasional pada Januari 2014 dan jaminan ketenagakerjaan pada 2015, Zuber meminta pemerintah mempercepat proses reformasi birokrasi dalam rangka memperbaiki kinerja aparatur negara. Serta meningkatkan upaya pencegahan korupsi, terutama di lingkungan birokrat.
“Salah satu langkah krusial melaksanakan jaminan sosial nasional harus dimulai dengan pembenahan birokrasi, terutama di sektor pelayanan publik dan kesehatan,” ujar Zuber.