Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Qodir
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengacara Ahmad Rifai menyatakan kewenangan luar biasa yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat lembaga itu rentan intervensi kepentingan politik, terutama berkaitan Pemilihan Umum 2014.
Karena itu, mantan pengacara Bibit-Chandra ini mengingatkan agar pimpinan KPK periode 2011-2015 di bawah komando Abraham Samad jgan sampai menjadi alat perpanjangan kekuasaan.
"Karena kewenangannya sedemikian rupa, KPK yang ini sangat rentan intervensi politik, apalagi berkaitan dengan Pilpres. Tidak tertutup kemungkinan akan menjadi alat perpanjangan kekuasaan," kata Ahmad Rifai, dalam diskusi bertajuk 'Rakyat Dapat Apa dengan Kepemimpinan KPK yang Baru?', di Jakarta, Minggu (18/12/2011).
Dengan luar biasanya kewenangan yang dimiliki KPK, lanjut Rifai, kelima komosioner baru harus bisa mengikuti aturan KPK yang ada, seperti sesegera mungkin membentuk komite etik jika ada indikasi pelanggaran pimpinan KPK. "Pimpinan KPK yang baru harus punya inisiatif sendiri, tapi ada lembaga yang mengawasi di luar KPK. Contoh kasus pertemuan Nazar (tersangka Wisma Atlet) dengan salah satu komisioner KPK, baru dibentuk komite etik. Publik makin bertanya-tanya, bagaimana KPK yang baru ini mengatur kewenangan-kewenangannya sedemikian rupa," ujarnya.
Hal senada diungkapkan anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Trimedya Panjaitan.
Menurut Trimedya, kepemimpinan Abraham Samad dan kawan-kawan akan penuh dinamika karena menjelang Pemilu 2014 tersebut. Pada 2012, eskalasi dan gonjang-ganjing politik akan makin tinggi. "2013 anggota DPR jarang di kantor, mereka sudah mulai ke daerahnya," ujarnya.
Dalam diskusi ini, Trimedya menceritakan bahwa kegagalan PDI-Perjuangan pada Pemilu 2009 juga akibat ulah kadernya saat itu, Agus Condro, yang diduga terlibat suap cek pelawat (traveller cheques) saat pemilihan Deputi Gubernur Senior BI. Kasus itu justru terjadi jelang Pemilu Legislatif 2009.
"Kami merasakan betul pil pahit pada 2009. Agus laporkan (dugaan suap
cek pelawat) ke KPK pada 2008, 2009 pemilu legislatif, sempurna lah suara PIDP turun 6 persen. Agus Condro, kalau memang ada niat itu, kan enggak perlu nunggu sampai empat tahun melapor ke KPK. Itulah yang disebut intervensi," kata Trimedya.
"Semoga kami tidak mengalami kasus Agus Condro kedua," imbuhnya.
Ia berharap pimpinan KPK Jilid III dapat cepat menuntaskan PR berupa kasus-kasus besar yang ditinggalkan pimpinan KPK sebelumnya, seperti kasus skandal Bank Century, dugaan suap Wisma Atlet, kasus cek pelawat, dan kasus mafia pajak yang baru berkutat pada pegawai pajak sekelas Gayus Tambunan.