Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com Yogi Gustaman
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mediator korban kasus Mesuji, Mayor Jenderal Purnawirawan Saurip Kadi mengaku tidak percaya dengan TGPF. Pasalnya yang dibutuhkan sekarang bukan soal itu, melainkan pemerintah harus memerhatikan kondisi penduduk Mesuji yang terusir dari tanahnya. Dan secara pribadi, ia memiliki pendapat bahwa Tim yang diketuai Denny tidak cukup mumpuni.
"Bukannya saya menghina. Dia menangani kasus Gayus saja kayak luwing (kaki seribu yang kesenggol akan melingkar). Apalagi menangani kasus yang kayak begini yang ditangani Komnas HAM tidak jebol. Ditangani oleh Gubernur tidak jebol. Ditangani Menteri Kehutanan tidak jebol. Itu artinya ada kekuatan besar sekali di atas mereka yang menangani," katanya.
Tak percayanya Saurip juga atas pertimbangan karena TGPF diisi oleh orang-orang yang terlibat masalah itu seperti dari Kementerian Kehutanan. Kemudian, orang yang harusnya punya otoritas untuk investigasi adalah Komnas HAM, jutsru bukan. Dengan begitu, katanya, TGPF tak akan berhasil.
Ia menduga, pembentukan TGPF Mesuji tak lain hanya peringatan pemerintah untuk kroni-kroninya yakni pengusaha-pengusaha agar tidak panik. Dengan begitu, katanya, TGPF ini bisa jadi akan mengulur-ngulur waktu dan membuat kasus ini dilupakan.
Selama ini, katanya, sebelum ada perluasan tanah, warga dan perusahaan hidup berdampingan. Namun timbul masalah ketika perluasan dilakukan. Saurip tidak mempersoalkan ada anggota yang menembak. Katanya, mereka hanya melaksanakan tugas dan itu adalah dampak dari sistem pengelolaan negara yang amburadul.