Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Herlini Amran meminta Pemerintah untuk memperpanjang Moratorium TKI, karena Jaminan Keamanan bagi TKI di Luar Negeri masih lemah. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BNP2TKI yang menjadi leading sector dalam penanganan tenaga kerja Indonesia (TKI) harus berani membuat terobosan dalam mengatasi permasalahan yang menimpa TKI di luar negeri.
Kalau tidak, para TKI akan terus berguguran akibat vonis hukuman mati. Herlini mengatakan setiap tahun, devisa negara yang diperoleh dari subsektor ini mencapai Rp 44 triliun. Tidak salah kalau mereka disebut pahlawan devisa negara, sekaligus membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran di dalam negeri. Tapi, apakah sumbangan mereka sudah sebanding dengan perjuangannya?”.
“Selama ini, kisah penganiayaan atas tenaga kerja Indonesia, terutama perempuan yang bekerja di luar negeri, kerap berdengung hingga menggugah emosi rakyat Indonesia. Hampir setiap tahun, kasus ini selalu terjadi, baik di Malaysia, Singapura, maupun Timur Tengah. Ironisnya, perlakuan pemerintah terhadap TKI masih terbatas,"ujar Herlini dalam siaran persnya kepada Tribunnews.com, Rabu(4/1/2012).
Seringkali kata Herlini tindakan pemerintah terkesan menunggu. Pemerintah baru bergerak ketika terjadi permasalahan, tak ada salahnya Indonesia belajar dari India yang mengirimkan buruh migran dengan kualifikasi tertentu, terutama bidang infomasi dan teknologi sehingga mendapat posisi yang lebih terhormat.
Berdasarkan data tahun 2011 saja Sedikitnya ada 218 TKI di luar negeri yang terancam hukuman mati. Mereka tersebar di empat negara yakni, Malaysia 151 orang, Arab Saudi 43 orang, China 22 orang, dan Singapura 2 orang. Beberapa kasus yang mencuat adalah hukuman pancung untuk Ruyati hingga nasib Tuti Tursilawati, TKI asal Majalengka, yang kini nyawanya terancam di ujung gantungan. Dan masih banyak Tuti Tursilawati dan Ruyati lainnya yang sedang menghadapi hukuman mati di Luar Negri.
"Hal ini disebabkan karena pengawasan pemerintah terhadap TKI di luar negri masih kurang. Kondisi ini diperparah oleh sikap perusahaan-perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang kurang peduli terhadap derita TKI yang disalurkannya ke luar negeri. Pemerintah seharusnya bisa belajar dari Negara Bangladesh yang membuat regulasi untuk melarang Tenaga kerja wanita bekerja di luar negeri sehingga permasalahan TKI di Luar Negrinya tidak sebanyak permasalahan seperti Indonesia. Untuk itu, kami meminta pemerintah memperpanjang pemeberlakukan moratorium pengiriman TKI keluar negeri", tegas Herlini
Lebih jauh Herlini menjelaskan,selama ini Penanganan kasus TKI yang dilakukan Pemerintah sama sekali tidak menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya dalam menjamin keamanan TKI Indonesia di Luar Negri.
"Keinginan para Pekerja migran simple yaitu terjaminnya kemanan untuk mereka di tempat kerja mereka di luar negri,” kata Herlini.
Lebih jauh politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menyarankan antar pemerintah dan lembaga yang terkait dapat meningkatkan koordinasi dalam menangani permasalahan Keamanan Buruh Migran. Dalam hal ini Kemenakertras dan BNP2TKI di harapkan dapat berkoordinasi dengan Kemenludan Kepolisian untuk menjamin keamanan TKI.
Bahkan, nantinya untuk jangka panjang sudah seharusnya pemerintah Indonesia harus memiliki master plan untuk tidak lagi mengirim tenaga kerja sektor informal keluar negeri dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan menjamin kesejahteraan masyarakat Indonesia.