Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Gerindra Martin Hutabarat mengaku, komisioner Komnas HAM ke depan menanggung beban yang sangat berat.
"Karena ternyata pelanggaran HAM lebih banyak dilakukan oleh pejabat, petugas, yang memiliki power dan memiliki uang," ujar Martin kepada Tribunnews.com di Jakarta, Minggu (15/1/2012).
Menurut Martin, saat ini modus pelanggaran HAM variatif dan selalu berkembang. Persoalannya, itu semua terjadi karena disokong oleh kekuatan jabatan dan modal. Sedang mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM adalah rakyat kecil yang tidak bisa melakukan perlawanan apapun.
Namun, perjalanan untuk mendapatkan calon komisioner Komnas HAM masih panjang. Pasalnya, penutupan pendaftaran sampai akhir Januari nanti, baru 50 calon yang sudah mengembalikan formulir ke Panitia Seleksi Komnas HAM. Sepinya pendaftar calon Komnas HAM dinilai Martin karena upaya mereka selama ini tak dihargai.
Dikatakan Martin, banyak temuan Komnas HAM dianggap angin lalu oleh beberapa pihak, seperti aparat penegak hukum. Padahal, pekerjaan mereka harusnya ditindaklanjuti. Memang adanya usulan penindakan oleh Komnas HAM ide bagus. "Tapi perlu didiskusikan, dan didalami," ujar Martin.
Menurut Martin, idealnya ada tokoh penegakan HAM yang duduk di komisioner. Namun, jika tetap tak dihargai, para tokoh juga enggan menjadi garda depan penegakan HAM. Apalagi, di luar sana para tokoh itu punya kesibukan lain, selain menjadi aktivis penegakan HAM.