Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masalah agraria di Indonesia selalu melibatkan perusahaan yang ingin mengeksploitasi sumber daya alam dengan warga setempat. Masalah ini diperparah dengan keberpihakan polisi yang lebih condong sebagai tameng perusahaan.
Menurut Wakil Ketua Komnas HAM, Ridha Saleh, problem agraria di Indonesia selalu berkaitan dengan tiga hal yakni ekspansi, penetrasi, dan eksploitasi.
"Ketiga hal tersebut merupakan bagian dari liberalisme. Ketiga hal tersebut mempunyai kepentingan bisnis, namun tidak mengindahkan keinginan warga yang mempunyai lahan di daerah tersebut," ujar Ridha, Minggu (15/1/2012).
Ridha mencontohkan pada kasus bentrok Bima, Pemda Kabupaten Bima harus mengambil sikap dan meminta kepada perusahaan untuk mengembalikan 542 sertifikat atas bidang tanah kepada warga. Karena masa perjanjiannya sudah berakhir dan warga tak ingin lagi bekerja sama.
"Tetapi yang terlibat dengan warga justru kepolisian. Yang maju pun Brimob, maka bentrok tak terhindarkan. Akhirnya yang ada warga ditembak, dikriminalisasi, dan ditangkap sewenang-wenang tanpa prosedur," jelasnya.
Mengenai peluru yang melukai bahkan menewaskan warga saat bentrok Bima, Ridha mengatakan sampai saat ini belum bisa diidentifikasi jenis pelurunya karena merupakan serpihan dan bukan proyektil.
"Sekali lagi, protap polisi tak bisa diterapkan begitu saja dalam konflik agraria. Ada sudut pandang berbeda disana. Polisi dengan protapnya, dan warga yang ingin mengambil tanahnya. Pasti tidak ketemu dan berakhir bentrok," imbuhnya.