Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi Hanura, Syarifuddin Sudding, mengharapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengusut sejumlah proyek mencurigakan di DPR yang mendapat sorotan luas publik.
"KPK bisa melihat apakah ada penyelewengan anggaran atau mark up dan sebagainya. Saya dan beberapa kawan-kawan sudah mengambil inisiatif melaporkan masalah ini ke KPK. Unsur penegak hukum agar melakukan penyelidikan dan pengumpulan alat bukti agar ada kepastian apa proyek ini ada penyelewenangan. Tugas KPK agar kalau ada unsur pidana korupsi agar diproses," tegas Sudding ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Selasa (17/1/2012).
Menurut Anggota Komisi Hukum DPR polemik soal proyek di DPR yang menelan biaya miliaran rupiah jelas mendiskreditkan institusi DPR dimata publik. Kendati demikian, tidak semua anggota DPR mengetahui soal proyek itu.
"Kalau KPK segera turun tangan maka soal proyek di DPR yang jadi perhatian publik seperti renovasi ruang Banggar DPR, perbaikan toilet, lahan parkir, kalender dan lainnya sehingga agar ada kepastian," kata Sudding.
Dia mengakui sebagian besar Dewan tidak mengetahui soal adanya proyek itu. Dan memang khusus untuk renovasi ruang Banggar Rp 20 miliar tidak bisa diterima logika dan akal sehat.
"Sehingga wajar jika ada fraksi dan anggota DPR yang protes sebab sebagian besar anggota tidak tahu menahu. Dengan keterlibatan KPK diharapkan persoalan ini segera tuntas dan tidak menguras energi Dewan apalagi kemudian menjadi perdebatan panjang," ujar dia.