Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com Andri Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Human Rights Working Group (HRWG) menyebut pemerintah telah mengabaikan perlindungan hak asasi manusia (HAM) warga Indonesia.
Ali Akbar Tanjung, UN Program Manajer HRGW mengatakan, sepanjang 2011 pemerintah justru menjadikan penegakan HAM sebatas bahan pencitraan.
"Politik HAM internasional negeri masih sebatas pencitraan," ujar Ali Akbar saat menggelar keterangan pers di Gedung Jiwasraya, Jalan R.P Soeroso, Jakarta Pusat, Sabtu (4/2/2012).
Menurutnya, pada 2011 pemerintah tidak pernah serius menindaklanjuti berbagai kasus pelanggaran HAM terkait kebebasan beragama. Pemerintah sempat mendapat surat keprihatinan dari komisioner tinggi HAM PBB terkait perlindungan kasus gereja GKI Yasmin, pembunuhan tiga orang jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, dan perlindungan terhadap kelompok Ahmadiyah.
Namun atas berbagai masalah tersebut, pemerintah dinilai tak tegas menindak pelaku pelanggaran HAM.
"Ketidaktegasan pemerintah menyebabkan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia terus terjadi hingga saat ini," ungkapnya.