Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Upaya memerangi mafia pajak kini bergantung pada kemauan politik pemerintah. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) yang kemudian memunculkan kasus DA membuktikan bahwa jaringan mafia pajak tidak berhenti pada kasus yang melibatkan terpidana Gayus Tambunan.
"Menurut saya, persoalan sesungguhnya sudah sistemik, dan karena itu lahirlah ungkapan mafia pajak itu. Oleh karena itu, baik kasus DA maupun kasus Gayus Tambunan jangan disederhanakan. Dua kasus ini layak dijadikan pintu masuk untuk membongkar jaringan mafia pajak. Namun, pemerintah sendiri harus kooperatif," ungkap Bambang Soesatyo, anggota Komisi III DPR RI.
Mengacu pada kasus DA dan Gayus, Komisi III DPR bisa saja berinisiatif membawa kasus ini ke Panitia Kerja (Panja) Mafia Hukum dan Mafia Perpajakan. Kurang lebih setahun lalu, Panja Perpajakan Komisi III DPR pernah mendalami sejumlah kasus penggelapan pajak. Untuk pendalaman, Panja sempat memanggil pihak-pihak terkait, termasuk para pejabat dan mantan pejabat Ditjen Pajak. Tetapi, pemerintah terkesan tidak kooperatif. Ada semacam keengganan untuk memerangi mafia pajak.
Dengan terungkapnya kasus DA, semua pihak tentu berharap pemerintah lebih peduli dan prihatin. Sebab, penggelapan pajak oleh mafia pajak merugikan negara dan rakyat. Kalau pemerintah tidak peduli, penegak hukum akan kesulitan memerangi mafia pajak. Agar upaya memerangi pajak berjalan efektif, diperlukan kemauan politik dari pemerintah.