Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menolak apabila kompensasi seperti bantauan langsung tunai (BLT) yang diberikan kepada rakyat miskin dampak dari kenaikan harga BBM digunakan untuk pencitraan semata.
"Kemarin menguat kalau digunakan sebagai alat pencitraan, DPR akan merevisi perlu tidaknya kompensasi diberikan," ujar Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso di gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/2/2012).
Menurut Priyo, berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah lalu, adanya kompensasi selalu dan berpotensi dijadikan pemerintah untuk alat pencitraan. Hal tersebut, kata Priyo, memang tidak salah, hanya saja dari tidak tepat dari segi kepatutan.
"Karena sesungguhnya kompensasi adalah uang negara dan dari keputusan bersama antara pemerintah dan DPR. Harusnya hal itu digunakan membantu kelompok masyarakat tertinggal, miskin, untuk menghadapi inflasi dari kenaikan BBM. Tapi yang terjadi seolah-olah mobilisasi dan diumumkan dalam waktu yang tak tepat, itu yang perlu direvisi," pungkasnya.