News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Menakertrans Larang Warga Asing Duduki Jabatan Tertentu

Penulis: Widiyabuana Slay
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, memberikan keterangan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (20/2/2012). Muhaimin menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap Proyek Percepatan Pembangunan Infrakstruktur Daerah, Kemenakertrans, dengan terdakwa dua anak buahnya I Nyoman Suisnaya dan Dadong Irbarelarawan. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)

TRIBUNNEWS.COM - Banyaknya perusahaan di Indonesia yang menggunakan tenaga asing untuk jabatan tertentu membuat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi(Kemenakertras) turun tangan.

Dalam rilis yang dikirim ke redaksi Tribunnews.com, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengeluarkan Keputusan Menakertrans (Kepmen) No.40/2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing. Kepmen mengantisipasi globalisasi sektor jasa atau sektor tenaga kerja dalam 5 tahun hingga 10 tahun mendatang.

Kepmen ini berdasarkan kepada pasal 46 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur Tenaga Kerja Asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu.

“Peraturan itu terbit agar tidak ada kerawanan hubungan industrial, apalagi ada TKA [tenaga kerja asing] yang menduduki jabatan tinggi bidang SDM di perusahaan,” kata Menakertrans Muhaimin Iskandar di sela-sela Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR pada Senin, (12/3/2012).

Menurutnya, aturan baru Kemenakertras ini berlatarbelakang karena selama ini banyak perusahaan yang masih menggunakan tenaga asing, padahal itu mestinya sudah bisa diisi oleh orang Indonesia.

“Beberapa perusahaan masih menggunakan TKA, padahal itu kan level 3 (menengah) dalam menajemen yang bisa di isi oleh tenaga kerja Indonesia.Hal ini itu supaya tidak terjadi hubungan yang tidak harmonis antara misalnya bagian administrasi atau SDM dengan karyawan, kata Muhaimin.

Dia menjelaskan peraturan yang dipersiapkan sejak lama itu sebagai upaya transfer knowledge (pengetahuan) dengan tenaga lokal dan kemampuan sumber daya manusia Indonesia yang kini sangat kompetetitif.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!

Berita Populer

Berita Terkini