Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengambil kebijakan, politisi, pengusaha dan seluruh stake holders bangsa ini harus memahami secara komprehensif dan penuh agar bisa merasakan nuansa kebatinan perekonomian nasional dan nasib bangsa keseluruhan.
Pemikiran yang partial yang hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya saja seyogyanya akan meruntuhkan pondasi bangsa ini.
“Kalau ada pihak yang menentang kebijakan penyesuaian harga BBM dengan tetap mengedepankan kepentingan rakyat miskin, apalagi melakukan sebuah ancaman untuk menurunkan pemerintah yang sah adalah sebuah tindakan yang tidak bertanggung jawab dan wajib hukumnya untuk dilakukan perlawanan dan tindakan konkrit,” tegas Ketua DPP Partai Demokrat Departemen Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Didik Muriyanto, di Jakarta, Selasa (20/3/2012).
Didik mengatakan, masyarakat miskin akan menikmati manfaat lebih besar jika harga BBM tidak di subsidi, sebab masyarakat miskin bukan konsumen BBM subsidi yang terbesar.
Menurutnya, penyesuaian harga BBM yang dilakukan pemerintah adalah sebuah kebijakan cerdas dan tepat yang tidak bisa dihindarkan.
"Seiring dengan naiknya harga minyak dunia yang demikian drastis dari asumsi dalam APBN, tidak ada cara yang lebih bijak kecuali menyesuaikan harga BBM untuk mengurangi subsidi. Kemudian mengalihkan subsdidi tersebut kepada rakyat miskin dengan bentuk BLT dan BLSM selain program lainnya seperti infra struktur, pendidikan, perumahan, transportasi,” ujarnya.