Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Qodir
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Ahmad Muzani, menangkap sinyalemen bahwa pemerintah berniat menjadikan DPR sebagai tumbal atau bumper dari dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Karena itu, Muzani mengimbau seluruh anggota DPR RI untuk tidak ikut mengamini keinginan pemerintah untuk menaikkan harga BBM.
"DPR tidak boleh menjadi tumbal dari kebijakan yang tidak jelas dan ini merusak DPR. DPR akan dijadikan sasaran oleh masyarakat bila ikut pemerintah. Saya lihat ada upaya pengalihan tanggung jawab oleh pemerintah," kata Muzani di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (22/3/2012).
Menurut Sekjen Partai Gerindra itu, pemerintah berniat ingin lepas tanggung jawab dan membebankannya kepada DPR RI.
"Pemerintah mau enaknya saja dan tak mau ambil cara lain seperti penghematan dari subsidi listrik, pengurangan belanja pegawai dan masih banyak cara lain. Pemerintah tak mau kreatif dan tak mau sosialiasikan dengan masyarakat," ujar Muzani.
Muzani menyesalkan tindakan pemerintah yang selalu berharap agar DPR menjadi stempel dengan menuruti rencana pemerintah tersebut.
"Mulai dari subsidi, lifting, dan impor minyak, itu dilakukan pemerintah. Nah, ketika soal kenaikan BBM, minta dukungan DPR. Bisa-bisa DPR jadi tumbal dan sasaran kemarahan masyarakat. Pemerintah jangan selundupkan kepentingan kebijakan yang tidak jelas," tandasnya.