Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sikap Partai Keadilan Sejahetra(PKS) yang menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak(BBM) dianggap sebagai sebuah bentuk pencitraan politik yang vulgar. Sebab, PKS termasuk anggota partai koalisi dan aneh apabila sikapnya berbeda.
"Bagaimana bisa anggota koalisi berbeda langkah dengan pemerintahan yang didukungnya," kata Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Publikasi Zaenal A Budiyono dalam siaran persnya, Kamis(22/3/2012).
Zaenal pun mempertanyakan tindak tanduk PKS tersebut. Apabila memang berseberangan, kata Zaenal semestinya mereka keluar saja dari koalisi.
"Rakyat sekarang paham kok, mana partai yang benar-benar bekerja dan mana yang hanya sibuk berwacana dengan jargon-jargon populis," kata Zaenal.
Dia menambahkan, turunnya suara PKS dalam beberapa survei terakhir menjadi peringatan bahwa publik mulai bisa membedakan partai mana yang bekerja untuk rakyat dan mana yang tidak.
Dalam teori politik lanjut Zaenal tidak dikenal sikap terombang-ambing.
"Kalaupun memang sikap PKS demikian dan tidak bisa diubah, seharusnya PKS gentle dengan keluar dari koalisi. Nyatanya itu tidak pernah dilakukan," kata Zaenal.
Harus dipahami bahwa dalam politik, kekuasaan bukan segala-galanya. Lebih penting dari itu, menurut Zaenal adalah etika politik dan pentingnya menjaga kepercayaan.
"Pada konteks tersebut, PKS tidak mencontohkan satunya kata dan perbuatan," pungkasnya sembari menegaskan PKS bukan kali ini saja melakukan politik ambigu terkait kebijakan pemerintah.