Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW) meminta TNI menahan diri agar tidak terlibat secara langsung dalam mengamankan demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Bila TNI terlibat, justru akan memprovokasi mahasiswa untuk bertindak anarkis.
Ketua Presidium IPW, Neta S Pane mencatat ada tiga kekhawatiran jika TNI terlibat aktif dalam mengatasi aksi. Pertama, akan memicu provokasi mahasiswa untuk berbuat anarkis. Kedua, akan dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk membuat benturan segitiga antara demonstran, polisi dan TNI.
"Ketiga, TNI diperalat untuk mempertahankan kekuasaan dan menzalimi rakyat," tulis Neta dalam rilis yang diterima Tribunnews.com, Minggu (25/3/2012).
Untuk itu IPW mengimbau TNI tidak terlibat secara langsung dalam mengamankan aksi. TNI harus profesional sesuai dengan UU No 3/2002 tentang Pertahanan Negara dan UU tentang 24 tahun 2004 tentang TNI.
"TNI jangan mau diperalat kekuasaan karena TNI adalah anak rakyat," lanjut Neta.
IPW juga mengimbau Polri bersikap profesional, proporsional dan tidak arogan serta tidak represif dalam menyikapi demonstrasi.
Imbauan ini disampaikan IPW karena aksi demo mahasiswa yang menentang kenaikan harga BBM dipastikan akan marak di berbagai kota dari 27 Maret hingga awal April 2012.
"Polri dan TNI harus paham bahwa aksi demo tersebut untuk memperjuangkan nasib rakyat yang akan makin terjepit kehidupan ekonominya, jika harga BBM dinaikkan," sambung Neta.
IPW juga memastikan keluarga besar Polri dan TNI juga akan kesulitan, jika harga BBM dinaikkan." Jadi, aksi demo mahasiswa tersebut juga bagian dari memperjuangkan nasib keluarga besar Polri," lanjut Neta.