Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Fraksi PAN di DPR, Teguh Juwarno, mendesak lembaganya untuk memanggil Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo untuk diminta klarifikasi atas kekerasan dan perampasan alat peliputan wartawan saat meliput demo penolakan kenaikan harga BBM di Jakarta pada Selasa (27/3) kemarin.
Kapolri harus menindak bawahannya yang melakukan tindakan kekerasan ke media juga para demonstran. "Senayan (DPR RI) harus memanggil kapolri. Polisi harus diingatkan bahwa gaji yang diterima kan dari rakyat. Bahkan, pentungan dan peluru karet yang dibuat menghajar demonstran dan wartawan itu dari pajak rakyat," kata Teguh, Rabu (28/3/2012).
Menurut anggota Komisi I DPR ini, tindakan polisi di lapangan yang melakukan kekerasan terhadap wartawan harus dikecam. Apalagi para wartawan tersebut jelas-jelas menggunakan atribut dan identitas media. "FPI saja yang tidak dibiayai dan digaji dengan APBN, kalau melakukan kekerasan dikecam bertubi-tubi," ujarnya.
Pernyataan Menkopolhukam, Djoko Suyanto, bahwa aparat keamanan akan bertindak persuasif justru diterjemahkan menjadi represif. Karena itu, Kapolri harus menindak bawahannya yang melakukan tindakan kekerasan ke media juga para demonstran.
"Kita harus berani mengingatkan polisi akan 'sumpah' mereka sebagai pengayom masyarakat," tandasnya.
Penulis: Abdul Qodir