Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komnas HAM dinilai tidak memahami prioritas kerja lembaganya. Meskipun banyak mendapatkan pengaduan pelanggaran HAM yang hingga kini belum jelas ujungnya, Komnas HAM justru memilih membentuk Tim Pencari Fakta(TPF) kasus dugaan penamparan sipir Lapas Kelas II A Pekanbaru oleh Wamenkumham Denny Indrayana.
"Kemunculan Wakil Ketua Komnas HAM Ridha Saleh di Lapas Pekanbaru dan penyelenggaraan rekonstruksi dugaan penamparan itu menunjukkan bahwa Komnas HAM telah kehilangan orientasi, over acting, dan karena itu perlu dievaluasi kembali tugas dan fungsi pokoknya," ujar Andi Arief, Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana dalam siaran persnya, Jumat(6/4/2012).
Andi menambahkan, reaksi berlebihan Komnas HAM ini patut dipertanyakan. Sebab, Komnas HAM seolah-olah menggeser isu peperangan terhadap bandar narkoba dengan isu dugaan penamparan yang menurutnya tidak mungkin dilakukan Denny Indrayana.
"Kalau toh terjadi kekurangan dalam sidak tersebut, seharusnya ini menjadi ranah internal Kemenkumham untuk menyelesaikannya. Kalau toh benar terjadi, masuknya hukum pidana. Bukan domain Komnas HAM," lanjut Andi.
Mantan aktivis mahasiswa itu justru menyesalkan Komnas HAM yang tidak sensitif dengan isu narkoba. Komna HAM juga dianggap tak pernah memasukkan persoalan narkoba sebagai bagian dari isu HAM.
"Satu-satunya hal yang bisa menjelaskan bersemangatnya Komnas HAM mengurus soal ini adalah karena mereka kesulitan mengurus persoalan-persoalan HAM besar. Hingga saat ini kita kita sulit mendapatkan berita tentang keberhasilan Komnas HAM. Ibarat mencari panggung, Komnas HAM justru masuk ke panggung dengan menampar mukanya sendiri," pungkasnya.