News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Nasib PKS Di Setgab Koalisi

Golkar: Waktunya SBY Tunjukkan Kekuatan Kepemimpinan

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Happy Bone Zulkarnaen

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Happy Bone Zulkarnaen, Wasekjen Partai Golkar menegaskan saatnya Presiden SBY selaku Ketua Koalisi menunjukkan kekuatan dan tingkat kepemimpinannya menghadapi persoalan PKS.

Apalagi semua mata tengah tertuju dan menantikan sikap tegas SBY terhadap sikap PKS yang berseberangan dengan pemerintahan khususnya saat paripurna DPR membahas kenaikan harga BBM.

"Kalau saya melihat Pak SBY juga sebagai pemimpin koalisi ini adalah momen yang tepat untuk memperlihatkan strong leadership yang beliau punya. Karena apa? Karena apa yang dilakukan PKS ini bukan secara substansial sekedar satu pelanggaran. Tapi barangkali ini bisa dinilai seperti pagar makan tanaman," tegasnya, dalam polemik Sindo Radio, di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (7/4/2012).

Ditegaskannya lagi, sekarang ini momennya Presiden sebagai pemimpin koalisi menunjukan tingkatannya sebagai seorang leader. Dan disinilah, pada saat inilah harus dimunculkan satu kepemimpinan bukan pemimpin yang memutuskan berdasarkan signal-signal.

Bila tidak, menurutnya, fenomena ini akan menjadi fenomena yang tidak mendidik secara politik.

Lebih lanjut, Happy Bone Zulkarnaen menegaskan, Koalisi akan tetap kuat apabila PKS didepak dari Koalisi. Kalaupun PKS keluar, maka Koalisi masih kuat dengan melihat kalkulasi angka koalisi dengan oposisi.

Happy menjelaskan, jika PKS masih dalam anggota koalisi jumlah kursi di parlemen yakni 423 kursi. Namun apabila PKS hengkang, maka jumlah kursi menjadi 366 kursi untuk koalisi dan oposisi hanya 194 kursi. "Ini jelas secara kualitatif, koalisi dalam perlemen masih memimpin," tutur Happy.

Selain itu, ia menguraikan mengenai alasan legal dari Koalisi di butir satu dan dua, menjelaskan bahwa semua partai koalisi harus mendukung kebijakan presiden (butir 1). Sementara di butir dua, kalau kemudian kebijakan presiden ini tidak ada titik temu untuk memberikan dukungan, maka partai tersebut berhenti.

"Tapi ada ayat selanjutnya lagi, untuk itulah presiden harus mem-follow-up, menindaklanjuti untuk menggantikan atau menetapkan yang berbeda itu tetap ada di dalam kabinet. Jadi ini antara leadership dan juga keadaan" ujarnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!

Berita Populer

Berita Terkini