Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribun Jakarta, Eri Komar Sinaga
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesian Corruption Watch (ICW) menolak pemerintah menyelenggarakan Ujian Nasional (UN). ICW menilai pelaksanaan UN hanya akan melahirkan bibit koruptor baru.
"UN mengajarkan bagaimana ketidakjujuran adalah hal lumrah. Itu bibit korupsi," ujar Febri Hendri Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, di Jakarta, Senin (23/4/2012).
Lebih lanjut menurut Febri, posko yang akan didirikan ICW dan LPSK berbeda dengan posko pemerintah pusat dan pemerintah daerah. "Kami melihatnya bukan sebagai posko objektifitas," ujar Hendri.
Hendri menilai pembentukan posko berpelat merah tersebut hanya untuk melegitimasi UN berjalan bersih atau tidak.
"Mereka harus mendalami pengaduan lebih dalam kesaksian anak," tambah Febri.
Oleh karena itu ICW bersikeras menolak UN. Menurut ICW permasalahannya bukan terletak standar kelulusan. Tapi standar masuk ke sekolah tersebut.
"Itu cukup guru saja yang melakukan (menguji kelulusan siswa)," ujar Febri.