Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 1.500 unit rumah di delapan wilayah menjadi target kerjasama Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dengan Pengurus Pusat Badan Kontak Majelis Taklim (PP-BKMT).
Rumah-rumah tersebut akan menjadi sasaran dari kerjasama Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Miskin Tahun 2012 yang dikukuhkan lewat Perjanjian Kerjasama (PKS) di kantor Kemenpera, Rabu (16/5/2012).
Delapan wilayah itu meliputi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Pendeglang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Barat, Kota Tangerang Selatan dan Kota Depok.
Menurut keterangan, perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin melalui fasilitas bantuan stimulan pendanaan yang berasal dari APBN dan mobilisasi sumber pendanaan yang dilakukan oleh Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT).
Menteri Perumahan Rakyat (Menpera), Djan Faridz berharap PP-BKMT dapat menjembatani kerjasama yang dimaksud.
“Kami mengharapkan bantuan dari PP-BKMT untuk menjembatani antara pemerintah dengan warga khususnya yang bergerak di bidang keagamaan dan kemungkinan belum terdata agar mereka mendapatkan rumah yang layak huni”, ujar Djan Faridz, dalam pidato sambutannya.
Sementara itu, Ketua Umum PP-BKMT, Tuti Alawiyah, menyambut baik Perjanjian Kerjasama (PKS) yang terjalin antara Kemenpera dengan PP-BKMT.
“Harapan kami agar teman-teman yang memegang proyek betul-betul amanah dan ikhlas untuk membantu saudara kita”, tutur Tuti Alawiyah.
Adapun penandatangan PKS ini dilakukan oleh Deputi Bidang Perumahan Swadaya, Jamil Ansari dan Ketua Bidang Kerjasama Pengurus Pusat Badan Kontak Majelis Taklim (PP-BKMT), Dailami Firdaus yang disaksikan oleh Menteri Perumahan Rakyat dan Ketua Umum PP – BKMT.