Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Marzuki Alie mengatakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) harusnya bisa tegas menindak lembaga-lembaga penyiaran publik. KPI seharusnya memahami bahwa lembaga penyiaran itu milik publik bukan milik pribadi atau partai.
“Jadi KPI harus paham betul tanggung jawabnya dan untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan benar. KPI nggak usah takut," kata Marzuki Alie, di Jakarta, Selasa (22/5/2012).
Marzuki juga menghargai niat komisi I jika ingin memanggil KPI dan lembaga-lembaga penyiaran swasta.
”Saya sering mendapat komplain dari guru-guru di seluruh Indonesia bahwa stasiun televisi menyiarkan acara yang justru merusak moral dan budaya bangsa ini. Saya pun membuat surat ke KPI terkait protes guru-guru itu. Mereka menginginkan agar lembaga penyiaran bisa menyiarkan acara-acara dan agenda siaran yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh bangsa ini,” imbuhnya.
Terkait pencabutan izin jika stasiun penyiaran publik disalahgunakan, menurut Marzuki itu kewenangan pemerintah.
”Pemerintah pemegang kuasa frekuensi, tanya saja sama Menkominfo bagaimana sikapnya. Kalau saya sih sebaiknya menkomifo tidak perlu ragu, cabut saja izinnya jika memang sudah kerap melakukan pelanggaran. Kepada KPI saya juga kerap katakan untuk bisa tegas. Lembaga itu kan dibentuk dengan niat baik untuk melakukan pengawasan jadi harusnya bisa melakukan tugasnya dengan baik,” tegas Marzuki Alie.