News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Grasi Ratu Mariyuana

Corby Diberi Grasi, Penyelundupan Narkoba Makin Banyak

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Schapelle Corby warganegara Australia yang menyeludukan 4,1kg ganja ke Bali dan sempat mendapat hukuman vonis 20 tahun

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemberian grasi kepada Schapelle Corby, tahanan kasus narkoba asal Australia diprediksi justru akan melanggengkan penyelundupan narkotika dan obat terlarang ke Indonesia.

"Grasi untuk Corby bisa menjadi preseden. Bukan tidak mungkin, para bandar besar akan menjadikan Australia sebagai base untuk menyelundupkan narkoba ke Indonesia. Kalau ada masalah, bukankah pemerintah RI bisa diajak damai dengan lobi-lobi," kata Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo dalam pesan singkatnya kepada Tribunnews.com, Rabu(23/5/2012).

Tentu saja kata Bambang pemberian grasi untuk Corby juga aneh. Bayangkan, saat sedang all out memerangi jaringan narkoba internasional yang terus merangsek ke Indonesia, tetapi presiden justru memberi grasi kepada 'Ratu Marijuana' Corby.

"Lalu untuk apa Kemenkumham ngotot menerbitkan rencana kebijakan pengetatan remisi bagi terpidana korupsi, terpidana narkoba dan terpidana terorisme? Coba kita lihat, beranikah Wamenkumham Denny mengecam presiden yang memberi grasi kepada Corby? Kalau dia diam, itu cerminan standar ganda yang dipraktikkan pemerintahan ini dalam mengelola sejumlah kasus hukum," jelasnya.

Menurut Bambang, aspek yang seharusnya menjadi kekhawatiran kita bersama dari kebijakan grasi untuk Corby adalah hilang atau menurunnya efek jera bagi pelaku kejahatan narkoba. Bandar besar narkoba akan menilai bahwa selain oknum aparaturnya gampang disogok, pemerintah RI bisa melunak hanya karena lobi.

"Bukan cerita baru kalau pemerintahan ini berperilaku aneh dalam mengelola sejumlah permasalahan di bidang hukum. Selain mengambangkan kasus Bank Century, anda masih ingat bahwa baru pekan lalu pemerintahan ini kalah lagi di PTUN, sehingga  kasus pergantian gubernur Jambi definitif harus ditunda. Aneh, kantor presiden sering kalah di pengadilan," pungkasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini