Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Jakarta, Mochamad Faizal Rizki
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Imparsial menyoroti musibah jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100. Mereka menilai dengan adanya tragedi tersebut sekaligus meragukan kinerja PT Trimarga Rekatama.
"Hasil dari laporan berbagai media dan investigasi lainnya kami mempertanyakan dan meragukan kapasitas PT Trimarga Rekatama mengingat dari fasilitas kantor yang ada sangat meragukan dan apalagi sulit sekali untuk mencari pemilik asli PT Trimarga Rekatama padahal telah terjadi insiden sebesar ini dan yang ada justru hanya diwakili oleh konsultan Trimarga Rekatama," kata Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti saat jumpa pers di kantornya, Matraman, Jakarta, Rabu(23/5/2012).
Imparsial juga meminta DPR memanggil semua pihak terutama PT Trimarga Rekatama.
"Meski demikian, kami meminta agar DPR memanggil semua pihak yang terlibat untuk dimintai pertanggungjawaban terutama PT Trimarga Rekatama selaku pihak yang memfasilitasi demo flight tersebut. Selain itu, hadirnya pihak Trimarga Rekatama ke publik dalam insiden tersebut membuktikan bahwa pihak PT Trimega Rekatama itu ada," ujar Poengky.
Poengky juga sangat menyayangkan dan menyesalkan tidak adanya kehadiran pemilik PT Trimarga Rekatama dalam insiden ini dan hanya diwakili konsultan. Padahal insiden ini telah mengakibatkan sorotan dunia internasional. Di titik ini, sudah saatnya PT. Trimarga tampil dan jangan bersembunyi sebagai bentuk pertanggung jawaban ke publik.
Sementara itu, terkait pembelian pesawat jet tempur Sukhoi, Poengky meminta KPK untuk berperan aktif dalam mengusut pengadaan jet tempur Sukhoi mengingat ada ketidakwajaran sebagaimana telah kami laporkan ke KPK beberapa waktu lalu. Di Titik ini, KPK sudah bisa memanggil Trimarga untuk dimintai keterangan mengingat pihak Trimarga telah ada dan mengakui di publik.
Poengky juga sangat menyayangkan langkah Kemhan untuk meneruskan pengadaan jet tempur Sukhoi dengan fasilitas komersial kredit ditengah adanya ketidakwajaran harga sebagaimana yang telah dilaporkan ke KPK dan di tengah kontroversi publik.